Bar Rahasia di Balik Pintu Kulkas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut kembali memicu bencana asap di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimanatan Barat pada September 2019. Tagar #RiauDibakarBukanTerbakar menempati lima besar topik paling tren di media sosial twitter pada 13 September  2019. Tagar tersebut muncul akibat kegelisahan warga Riau karena kabut asap karhutla begitu pekat sehingga kualitas udara buruk, bahkan berbahaya.

Menurut data dari situs iku.menlhk.go.id secara harian, pada 16 September 2019 per pukul 15.00 WIB, Indeks Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) mencapai 500, itu berarti kualitas udara di Palangkaraya berada pada level berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut. Jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla mencapai 919.516 orang hingga September 2019.

Berdasarkan data KLHK, luas karhutla di Indonesia selama 2019 tercatat sudah mencapai 44.769 ha di Kalimantan Tengah, 25.900 ha di Kalimantan Barat, 19.490 ha di Kalimantan Selatan, 11.826 ha di Sumatera Selatan, 11.022ha di Jambi, dan 49.266 ha di Riau. Hingga 16 September 2019, polisi telah menepatkan 185 tersangaka perseorangan serta 4 korporasi terkait kasus karhutla di Riau, Kalbar, dan Kalteng yaitu: PT ABP, PT AEL, PT SKN, dan PT KS.

Karhutal yang terus berulang membuktikan pemerintah belum  menangani akar masalah. Tindakan pemerintah untuk mengatasi karhutla masih reaktif dengan pemadaman belum pada pencegahannya. Diduga ada pola dari karhutlah ini sebagai modus pembersihan lahan. Banyak lahan-lahan yang terbakar tahun lalu, kini berubah menjadi kebun sawit. Sangat disayangkan pemerintah masih memberikan keleluasaan terhadap praktik-praktik tersebut dan memberikan sanksi ringan. Semestinya pemerintah sebutkan terbuka para pelaku pembakaran hutan, tidak lagi bersembunyi di balik inisial.

Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya masuk dalam blacklist pemerintah  dan lembaga pendana. Selain itu, perlu ada keterbukaan informasi kepada publik baik pengumuman pelaku pembakaran hutan hingga upaya lain dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Selama ini, pemerintah ikut serta dalam praktik-praktik buruk tersebut karena tidak memberikan sanksi tegas kepda pelaku pembakaran hutan dan lahan.